Dua Kapal RI Belum Bisa Melintas, Isu Pembayaran di Selat Hormuz Jadi Sorotan
By Admin
Ilustrasi
nusakini.com, Jakarta— Dua kapal milik Indonesia dilaporkan masih tertahan di kawasan Selat Hormuz karena kebijakan pembayaran perlintasan yang disebut menggunakan mata uang yuan atau kripto.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa penanganan kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
“Apakah nanti melalui pembayaran yang disepakati, itu sepenuhnya domain pemerintah. Biarkan pejabat terkait yang memberikan penjelasan,” ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
Menurutnya, situasi ini perlu direspons cepat mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi komoditas penting seperti sulfur dan nafta, yang menjadi bahan baku industri plastik dan pupuk.
Eddy mengingatkan potensi dampak lanjutan terhadap masyarakat apabila pasokan terganggu. Kenaikan harga plastik dan pupuk, kata dia, dapat berimbas pada harga pangan.
Ia mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah konkret, termasuk mencari alternatif pasokan untuk menjaga stabilitas kebutuhan industri dan sektor pertanian.
Sementara itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al Dhaheri, menyatakan bahwa jalur pelayaran di Selat Hormuz saat ini masih terbuka dan tidak diblokir.
Ia menjelaskan, Uni Emirat Arab memiliki jalur distribusi alternatif dari Abu Dhabi ke Fujairah dengan kapasitas sekitar 1,8 juta barel minyak mentah per hari untuk menjaga kelangsungan pasokan energi. (*)